Pemberontakan Kaum Republik : Kasus Darul Islam Aceh; oleh Nazaruddin Sjamsuddin

PEMBERONTAKAN KAUM REPUBLIK KASUS DARUL ISLAM ACEH

Pemberontakan Kaum Republik : Kasus Darul Islam Aceh; oleh Nazaruddin Sjamsuddin; Penerbit Pustaka Utama Grafiti; Cetakan pertama; 1990; Percetakan PT. Temprint; Jakarta

Free Download Buku PEMBERONTAKAN KAUM REPUBLIK KASUS DARUL ISLAM ACEH KASUS DARUL ISLAM ACEH

Pemberontakan Kaum Republik – Kasus Darul Islam Aceh – Nazaruddin Sjamsuddin -1990

Review Buku PEMBERONTAKAN KAUM REPUBLIK KASUS DARUL ISLAM ACEH KASUS DARUL ISLAM ACEH

Hubungan antara Aceh dan Pemerintah Pusat menyajikan suatu gambaran yang unik dalam sejarah politik Indonesia. Kekhasan sejarah dan kebudayaan masyarakatnya menjadikan Aceh daerah khas yang harus dihadapi Pemerintah Pusat, terutama sekali pada tahun-tahun pertama sesudah tercapainya kemerdekaan. Di satu pihak, Aceh memiliki catatan yang panjang tentang perlawanan terhadap Belanda dan integrasi yang minimal dengan wilayah Indonesia lainnya. Minimalnya integrasi ini disebabkan karena pada masa kolonial masyarakat Aceh hampir-hampir tidak berhubungan dengan organisasi-organisasi nasionalis di berbagai daerah lain di Nusantara. Di lain pihak, perjuangan rakyat Aceh dalam revolusi nasional merupakan salah satu perjuangan yang paling menonjol. Peranan Aceh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia telah menciptakan suatu hubungan istimewa – setidak-tidaknya dalam pikiran rakyat Aceh – antara mereka dan Pemerintah Pusat pada masa revolusi.

Daud Beureueh

Dari sudut politik kekuasaan, hubungan ini didasarkan pada situasi saling tergantung. Bagi Pemerintah Pusat, pentingnya Aceh terletak dalam kenyataan bahwa daerah itu merupakan satu-satunya wilayah Republik yang benar-benar merdeka dan berada di luar kendali Belanda sepanjang periode 1945-1949. Pada satu sisi, pentingnya peranan Aceh dalam revolusi nasional, dalam arti menyediakan pejuang dan dukungan keuangan, memperkuat kemampuan tawar-menawar rakyat Aceh pada masa revolusi dalam memperjuangkan tuntutan mereka terhadap pemerintah nasional. Kebutuhan akan dukungan rakyat Aceh menyebabkan Pemerintah Pusat memanjakan rakyat Aceh dengan memberikan jabatan- jabatan tinggi kepada para pemimpin di daerah itu, terutama kepada kelompok yang dominan, yaitu kaum ulama. Pada sisi lain, dalam perjuangan menentang Belanda, para pemimpin Aceh telah mengaitkan keselamatan mereka sendiri dengan nasib Republik. Dalam pandangan mereka, kekalahan Republik mungkin akan mempercepat berakhirnya kekuasaan politik mereka, sebab kekalahan itu akan membuka lagi kesempatan bagi Belanda untuk membalas dendam dengan mendudukkan kembali saingan mereka, kaum ulebalang (bangsawan), pada tampuk kekuasaan di daerah itu. Kepentingan ulama Aceh akan dukungan Pemerintah Pusat tampak pada keputusan mereka bergabung dengan partai politik di tingkat nasional, yaitu Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia).

Namun, sifat hubungan antara Aceh dan Pemerintah Pusat pada masa revolusi juga ditandai oleh kenyataan bahwa Aceh memiliki otonomi yang efektif. Revolusi nasional menyebabkan rakyat Aceh memperoleh kembali otonomi di bidang sosial, ekonomi, dan politik, sebab Pemerintah Pusat tidak mampu campur tangan dalam masalah-masalah setempat. Kenyataan bahwa rakyat Aceh berhasil mencegah Belanda menguasai kembali daerah mereka memperkuat rasa otonomi mereka. Namun demikian, rakyat Aceh sangat setia kepada kepemimpinan nasional selama masa revolusi itu. Tidak sukar bagi mereka untuk tetap setia kepada Pemerintah Pusat, sebab mereka merasa aman dengan otonomi yang telah mereka miliki. Tetapi di lain pihak, otonomi ini menyebabkan Pemerintah Pusat kehilangan muka karena sering dihadapkan pada situasi yang memaksa Pemerintah Pusat tunduk pada tuntutan Aceh sebagai imbalan atas kesetiaan mereka. Tatkala revolusi berakhir, konsolidasi kekuasaan oleh para pemimpin pusat juga mengakhiri hubungan baik yang telah ada antara Pemerintah Pusat dan para pemimpin Aceh. Tamatnya hubungan baik ini mempunyai akibat yang panjang, dan pada kenyataannya,  mendorong rakyat Aceh memberontak.

Berkembangnya hubungan yang kaku antara Aceh dan Jakarta mengandung arti bahwa Pemerintah Pusat tidak lagi bersedia melayani para pemimpin Aceh dengan baik. Kenyataan bahwa Pemerintah Pusat diam-diam menyetujui tindakan para pemimpin Aceh pada masa paling sulit selama revolusi, dan kemudian melupakan mereka sesudah kemerdekaan tercapai, menimbulkan dendam di kalangan rakyat Aceh. Mereka merasa terhina karena status propinsi mereka dibatalkan pemerintah, dan nilai-nilai keagamaan mereka diabaikan para pejabat yang datang ke daerah itu. Hal ini menimbulkan rasa kedaerahan yang kuat, yang kemudian mengarahkan rakyat pada sebuah pemberontakan berdarah.

lyas Leubee (kanan) sedang berbincang bincang dengan Daud Beureueh (kiri) di Beureunun pada tahun 1958

Pada periode sulit 1945-1949, rakyat Aceh memperlihatkan kesetiaan penuh kepada Republik Indonesia. Tetapi dalam sejarah, daerah yang kerap disebut “serambi Mekah” ini tidak pernah sepi dari gejolak. Lalu timbul pertanyaan: faktor-faktor apakah yang memicu pergolakan yang nyaris tiada henti tersebut? Di balik keunikan setiap gejolak, adakah benang merah yang menghubungkan berbagai gejolak itu satu sama lain? Kemudian, bagaimana hubungannya dengan gejolak sejenis di daerah-daerah lain? Salah satu di antara pergolakan tersebut, dan ini merupakan yang terbesar, adalah yang meletus tahun 1953-1962 di bawah panji Darul Islam pimpinan Daud Beureueh. Penafsiran beberapa penulis menjelaskan, gejolak besar di Aceh tersebut disebabkan oleh konflik antara ulama-ulebalang, sedang penafsiran yang lain menganggap pergolakan itu sebagai akibat “stagnasi sosial”. Ada pula penafsiran yang menekankan pengaruh perkembangan politik tingkat nasional yang berkecamuk di Aceh.

Kajian Nazaruddin Sjamsuddin ini di lain pihak, karena ditulis dari perspektif daerah, memungkinkan penulisnya memiliki banyak peluang untuk melihat berbagai faktor yang bekerja dan berinteraksi dalam pergolakan itu. Telaah penulis yang luas mengenai sejarah politik dan latar belakang pergolakan menjelaskan banyak hal: faktor-faktor regional dan religius, cita-cita mendirikan negara Islam, pertentangan kepentingan di dalam lingkungan kaum pemberontak itu sendiri, serta hubungan gerakan ini dengan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan dan Kartosuwirjo di Jawa Barat.

Kajian dalam buku yang diangkat dari disertasi ini telah menempatkan kasus gerakan Aceh itu dalam kerangka yang jelas, yakni sebagai salah satu upaya memahami masalah integrasi nasional Indonesia.

Artikel-artikel tentang Aceh:

1. PEREMPUAN ACEH FULL POWER 4 AGUSTUS 2008;
2. MENYUSURI JEJAK DARA PORTUGIS DI ACEH 6 DESEMBER 2008;
3. TEUKU UMAR PAHLAWAN 11 FEBRUARI 2011;
4. FILOSOFI GOB 10 OKTOBER 2011;
5. KEBENARAN YANG SAMAR 28 FEBRUARI 2013;
6. GAM CANTOI TIADA 30 MARET 2013;
7. PERANG CUMBOK SEBUAH REVOLUSI SOSIAL DI ACEH (1946-1947) 18 JUNI 2013;
8. TSUNAMI 26 DESEMBER 2015;
9. PERADABAN TANPA TULISAN 25 FEBRUARI 2016;
10. SURAT TENGKU CHIK DI TIRO KEPADA RESIDEN VAN LANGEN AGAR TERCAPAI PERDAMAIAN DALAM PERANG ACEH MAKA BELANDA HARUS MEMELUK AGAMA ISLAM DI TAHUN 1885 4 NOVEMBER 2016;
11. PARA PENYEBAR KEBOHONGAN 13 NOVEMBER 2016;
12. MENGUNJUNGI RUMAH PAHLAWAN NASIONAL CUT MEUTIA 17 APRIL 2017;
13. SAMUDERA PASAI SEBAGAI TITIK TOLAK ISLAM DI ASIA TENGGARA, SEBUAH UPAYA MELAWAN PSEUDO SEJARAH 24 APRIL 2017;
14. EMAS, KAFIR DAN MAUT 20 APRIL 2017;
15. MENGENAL LEBIH DEKAT POCUT BAREN 5 MEI 2017;
16. OPERASI PENYERGAPAN BELANDA TERHADAP CUT MEUTIA 7 MEI 2017;
17. MENGUNJUNGI PAMERAN BATU NISAN ACEH SEBAGAI WARISAN BUDAYA ISLAM DI ASIA TENGGARA 15 MEI 2017;
18. KESULTANAN ACEH NEGARA BERDAULAT PERTAMA YANG MENGAKUI KEMERDEKAAN REPUBLIK BELANDA DARI KERAJAAN SPANYOL DI TAHUN 1602 18 MEI 2017;
19. SYARIAT ISLAM SIAPA TAKUT 6 JUNI 2017;
20. SENJA DI MALAKA 14 JUNI 2017;
21. KRITIK KEPADA SULTAN ISKANDAR MUDA 4 JULI 2017;
22. HIKAYAT SUKU MANTE 5 JULI 2017;
23. TEUKU NYAK MAKAM, PAHLAWAN ACEH TANPA KEPALA 30 JULI 2017;
24. ASAL MUASAL BUDAYA KOPI DI ACEH 1 AGUSTUS 2017;
25. MUSIBAH TENGGELAMNYA KMP GURITA 6 AGUSTUS 2017;
26. PERANG ACEH, KISAH KEGAGALAN SNOUCK HURGRONJE 7 AGUSTUS 2017;
27. ACEH DI MATA KOLONIALIS 8 AGUSTUS 2017;
28. MELUKIS SEJARAH 10 AGUSTUS 2017;
29. NASIHAT-NASIHAT C. SNOUCK HURGRONJE SEMASA KEPEGAWAIANNYA KEPADA PEMERINTAH HINDIA BELANDA 1889-1936 14 AGUSTUS 2017;
30. ACEH SEPANJANG ABAD 16 AGUSTUS 2017;
31. PERANG DI JALAN ALLAH 30 AGUSTUS 2017;
32. ACEH DAERAH MODAL 7 SEPTEMBER 2017;
33. 59 TAHUN ACEH MERDEKA DI BAWAH PEMERINTAHAN RATU 12 SEPTEMBER 2017;
34. KERAJAAN ACEH PADA JAMAN SULTAN ISKANDAR MUDA (1609-1636) 13 SEPTEMBER 2017;
35. PERISTIWA KEMERDEKAAN DI ACEH 14 SEPTEMBER 2017;
36. PASAI DALAM PERJALANAN SEJARAH 17 SEPTEMBER 2017;
37. MATA UANG EMAS KERAJAAN-KERAJAAN DI ACEH 19 SEPTEMBER 2017;
38. ACEH MENDAKWA 21 SEPTEMBER 2017;
39. MISI MENCARI MAKAM PARA SULTANAH ACEH 6 OKTOBER 2017;
40. BERZIARAH KE MAKAM SULTANAH MALIKAH NAHRASYIYAH 8 OKTOBER 2017;
41. EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM APAKAH BAGUS UNTUK ACEH 15 OKTOBER 2017;
42. AROMA MEMIKAT DARI DAPUR ACEH 16 OKTOBER 2017;
43. TARIKH ACEH DAN NUSANTARA 29 OKTOBER 2017;
44. PEKUBURAN SERDADU BELANDA PEUCUT KHERKHOF DI BANDA ACEH SEBAGAI SAKSI KEDAHSYATAN PERANG ACEH 11 NOVEMBER 2017;
45. TUANKU HASYIM WALI NANGGROE YANG DILUPAKAN SEJARAH 19 NOVEMBER 2017;
46. KOPRS MARSOSE SERDADU PRIBUMI PELAYAN RATU BELANDA 8 DESEMBER 2017;
47. HIKAYAT-HIKAYAT DARI NEGERI ACEH 16 DESEMBER 2017;
48. LEGENDA GAJAH PUTIH SEBAGAI ASAL NAMA KABUPATEN BENER MERIAH; 12 JANUARI 2018;
49. SECANGKIR KOPI DARI ACEH; 22 JANUARI 2018;
50. ACEH PUNGO (ACEH GILA); 8 FEBRUARI 2018;
51. SIAPAKAH ORANG ACEH SEBENARNYA; 6 APRIL 2018;
52. ORANG ACEH DALAM SEJARAH SUMATERA; 15 APRIL 2018;
53. KETIKA IBNU BATTUTA MELAWAT SAMUDERA PASAI; 16 APRIL 2018;
54. KISAH HIDUP LAKSAMANA MALAHAYATI; 18 APRIL 2018;
55. PERANAN LEMBAGA TUHA PEUET DALAM MASYARAKAT ACEH PADA MASA LAMPAU; 5 MEI 2018;
56. MENYINGKAP MAKNA SYAIR KUTINDHIENG SELAKU MANTRA SIHIR ACEH KUNO; 15 MEI 2018;
57. SEJARAH KERAJAAN LAMURI; 24 JUNI 2018;
58. KEBIJAKAN POLITIK ISLAM OLEH SNOUCK HURGRONJE SEBAGAI SARAN KEPADA PEMERINTAH HINDIA BELANDA UNTUK MENGHANCURKAN KEKUATAN ISLAM DI INDONESIA; 25 JUNI 2018;
59. MASA DEPAN POLITIK DUNIA MELAYU; 28 JULI 2018;